BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia memilki wilayah laut yang begitu luas yang tentunya tidak hanya harus disyukuri akan tetapi harus juga di jaga dan di pertahankan demi tetap utuhnya kedaulatan bangsa dalam wadah NKRI. Melalui konstitusi UUD 1945 bangsa Indonesia sepakat bahwa bentuk NKRI merupakan pilihan terakhir dalam rangka kesatuan dan persatuan Nasional. Keutuhan bangsa juga sangat tergantung pada kemampuan dalam menjaga batas-batas wilayah kedaulatan darat, laut dan udara, serta kemampuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang menghuni disepanjang perbatasan darat, pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Masalah – masalah yang terjadi seperti eksplorasi illegal pada pulau terluar Indonesia, pemanfaatan sumber daya tanpa ijin yang sah oleh warga negara asing, penjualan pulau – pulau terluar Indonesia, pengklaiman pulau oleh negara lain dan masih banyak masalah wilayah yang lainnya merupakan bukti bahwa Indonesia memang memiliki banyak potensi alam, wilayah yang luas, pulau yang beribu – ribu dan menarik perhatian wisatawan maupun warga dari negara lain, namun masih kurang adanya penjagaan oleh masyarakat serta pemerintahan yang ada itu sendiri.
Demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka peningkatan akan kesadaran, pengetahuan, rasa nasionalisme dan peningkatan keamanan – keamanan oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap wilayah Indonesia sangat dibutuhkan, agar jika ada daerah dari Indonesia yang “dijarah” oleh bangsa lain, bangsa ini mempunyai personil penjaga yang sangat kuat, yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Selain itu bukti atau data laut yang ada dapat juga dipergunakan untuk menjaga wilayah yang ada di Indonesia yang seharusnya memang menjadi milik Indonesia
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Apa Fungsi dan Tujuan NKRI ?
3. Bagaimana wilayah serta batas Negara Kesatuan Republik Indonesia?
4. Masalah apa saja yang dihadapi di wilayah terluar Indonesia?
5. Bagaimana cara penanggulangan dan antisipasi di masa depan mengenai masalah yang terjadi?
1.3. Tujuan
1. Mengetahui maksud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengetahui Fungsi dan Tujuan NKRI
3. Mengetahui wilayah serta batas Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Mengetahui masalah –masalah yang dihapi di wilayah terluar Indonesia
5. Dapat menganalisa dan mencari cara penanggulangan serta antisipasi di masa depan mengenai masalah yang terjadi
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pengertian dan Sistem Pemerintahan NKRI
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah negara. Awal tahun 1950 secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah.
Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan. Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Hal ini mampu meyakinkan kembali bahwa negara kesatuan merupakan yang terbaik dan menghilangkan keraguan akan pecahnya negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ” Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik ” dan Pasal 37 ayat(5) "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilaksanakan amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diawali dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya yaitu tidak mengganti bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedikitpun & terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk final negara Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan dilandasi pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang ditetapkan dari mulai berdirinya negara Indonesia & dianggap paling pas untuk mengakomodasi ide persatuan sebuah bangsa yang plural/majemuk dilihat dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).
UUD RI tahun 1945 secara nyata memiliki spirit agar Indonesia terus bersatu, baik yang terdapat dalam Pembukaan ataupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan RI dalam 5 Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD RI tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan menyadari seutuhnya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, Pembukaan tersebut tetap dipertahankan & dijadikan pedoman.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Pasal 18 UUD 45 menyebutkan :
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercermin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggaran tertib pemerintah yang baik dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja.
Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republik Indonesia haruslah dibagi atas beberap daerah, baik besar maupun kecil.
Amanat konstitusi diatas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan terakhir diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan local yang bersifat otonom (local outonomous government) sebagai pencerminan dilaksanakannya asas desentralisasi dibidang pemerintahan.
Keberadaan pemerintahan lokal yang bersifat otonom diatas ditandai oleh pemberian wewenang yang sekaligus menjadi kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri inilah yang disebut dengan otonomi.
Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, berdasarkan kondisi politik, ekonomi, social, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan. Dalam politik desentralisasi terkandung juga masalah pengaturan sumber-sumber pembiayaan bagi daerah otonom (keuangan daerah).
Oleh sebab itu sumber-sumber keuangan bagi daerah otonom dipandang essensial untuk mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan. Perhatian yang mendasar terhadap keuangan daerah semakin dibutuhkan, mengingat daerah-daerah otonom di Indonesia juga dibebani kewajiban untuk melaksanakn berbagai kepentingan daerah pusat yang terdapat didaerah-daerah. (Muhammad Nishom, 2012).
2.2. Fungsi dan Tujuan NKRI
Dalam kaitan dengan negara, tujuan adalah apa yang secara ideal akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi merupakan pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, negara adalah alat dan bukan sebagai tujuan itu sendiri.
Pembukaan UUD 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi, yaitu:
1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan, untuk menjaga serangan dari luar
4. Menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan.
2.3. Wilayah Indonesia dan Batasnya
Berikut merupakan peta Indonesia beserta batasnya dengan negara lain.
Gambar 2.3.1. Peta Indonesia
No.
|
Wilayah Paling UTBS Indonesia
|
Lintang atau Bujur
|
Letak (Lintang atau Bujur)
|
1
|
Paling Barat
|
Pulau Weh di Sumatra
|
6⁰LU, 95⁰BT
|
2
|
Paling Utara
| ||
3
|
Paling Timur
|
Kota Merauke di Papua
|
141⁰BT
|
4
|
Paling Selatan
|
Pulau Rote di NTT
|
11⁰08'LS
|
UTBS : Utara, Barat, Timur, Selatan
| |||
Tabel 2.3.1. Tabel Batas Wilayah Indonesia Paling UTBS
No.
|
Batas UTBS Indonesia
|
Negara
|
Samudra
|
1
|
Utara
|
Malaysia, Filipina, Singapore
|
Samudra Pasifik
|
2
|
Timur
|
Papua New Guinea
| |
3
|
Selatan
|
Timor Leste, Australia
|
Samudra Hindia
|
4
|
Barat
| ||
UTBS : Utara, Barat, Timur, Selatan
| |||
Tabel 2.3.2. Tabel Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain Serta Samudranya
2.4. Menjaga Keutuhan NKRI
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk mementukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Sebagai generasi penerus bangsa kita merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha membela negara. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI:
1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa.
3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa.
4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.
Memiliki wawasan nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu, antara lain Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat.
6. Mentaati peraturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dilanggar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. (Pusaka Indonesia, 2014)
Generasi muda tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untuk memelihara dan membangun masyarakat dan negara. Pemuda memiliki peran yang lebih berat karena merekalah yang akan hidup dan menikmati masa depan. Sejarah memperlihatkan kiprah kaum muda selalu mengikuti setiap tapak-tapak penting sejarah. Pemuda sering tampil sebagai kekuatan utama dalam proses modernisasi dan perubahan.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Penjarahan Pulau Terluar Indonesia
Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan pulau yang beribu – ribu dan tak sedikit yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat banyak aspek dalam masalah wilayah ini, berikut penjelasannya.
a. Batas Wilayah NKRI
Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara.
Kompleksitas permasalah di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI.
Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai.
b. Pulau-Pulau Terluar
Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan Negara - negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia.
c. Sebaran Pulau-Pulau Terluar
Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh DISHIDROS TNI AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya :
1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo berbatasan dengan India
2. Pulau Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia
3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan Singapura
4. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam
5. Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina
6. Pulau Dana, Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia
7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste
8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo danLiki berbatasan dengan Palau
9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini
10. Pulau Manuk, Deli, Batukecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau, Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia
d. Diantara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius dintaranya :
1. Pulau Rondo
Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Disini terdapat Titik dasar TD 177. Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India.
2. Pulau Berhala
Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar TD 184. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional.
3. Pulau Nipa
Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit.
Pada kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan.
Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya tediri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI baru-baru ini telah mennam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah melakukan pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipa (yang dulunya tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi.
4. Pulau Sekatung
Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.
5. Pulau Marore
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 055.
6. Pulau Miangas
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 056.
7. Pulau Fani
Pulau ini terletak Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 066.
8. Pulau Fanildo
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072.
9. Pulau Bras
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara Kepualuan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072A.
10. Pulau Batek
Pulau ini terletak di Selat Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Oecussi Timor Leste. Dari Data yang penulis pegang, di pulau ini belum ada Titik Dasar.
11. Pulau Marampit
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 057.
12. Pulau Dana
Pulau ini terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 121.
Untuk kesekian kali dan bukanlah yang pertama kalinya beberapa pulau (khususnya pulau kecil dan letaknya terluar) di Indonesia diberitakan akan dijual. Terakhir, tanggal 8 Februari 2015 melalui suatu sumber telah ditawarkan untuk dijual Pulau Punggu di Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan harga Rp134,2 milliar. Jauh sebelum itu pada tahun 2002 penjualan pulau telah terjadi dan tetap terus berlangsung hingga tahun 2014. Terjadinya penjualan pulau itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kondisi kurang dimanfaatkannya pulau-pulau tersebut dan lemahnya pengelolaan pulau-pulau itu oleh pemerintah daerah.
Menurut data Pusat Survei dan Pemetaan TNI, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.508 pulau dan baru 5.707 pulau yang memiliki nama. Angka ini kemudian dikoreksi oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), yang melakukan pemantauan via satelit dan menemukan angka 18.306 pulau di dalam wilayah teritorial Indonesia. Dalam catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar 10 tahun lalu (lihat Gatra, edisi khusus 17 Agustus 2005), terdapat 92 pulau yang kondisinya rawan, yakni terancam tenggelam dan diambil negara lain. Bahkan, ada 12 pulau terluar yang bila dibiarkan akan bernasib sama seperti pulau Sipadan dan Ligitan yang diklaim dan kemudian berpindah kepemilikan ke Malaysia. Kedua belas pulau ini adalah pulau Rondo (berbatasan dengan Thailand), Sekatung (berbatasan dengan Vietnam), Nipa (berbatasan dengan Singapura), Berhala (berbatasan dengan Malaysia), Marore, Miangas, dan Marampit (berbatasan dengan Filipina), Batek (berbatasan dengan Timor Leste), Dana (berbatasan dengan Australia), Fani, Fanildo, dan Bras (berbatasan dengan Palau).
Harus diakui bahwa pengawasan terhadap pulau-pulau ini memang membutuhkan energi dan biaya yang besar. Upaya segelintir orang untuk menjual kepemilikan suatu pulau ke pihak lain, apalagi ke warga negara atau perusahaan asing, menunjukkan lemahnya sisi pengawasan tersebut. Seharusnya penjualan pulau-pulau itu tidak boleh terjadi (the island is not for sale). Terlepas dari itu, dalam kaca hukum menarik untuk dipertanyakan adalah apakah penjualan pulau kepada pihak asing itu dapat dibenarkan?
Penjualan pulau-pulau kepada pihak asing itu tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan segera. Hal ini karena :
Pertama, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kata “bumi dan air dan kekayaan alam” dan “dikuasai oleh negara” mengandung arti dan merujuk kepada bahwa pulau-pulau di Indonesia pemilik sesungguhnya adalah negara, sehingga tindakan menjual pulau kepada pihak asing tidak dapat diterima secara konstitusional.
Kedua, Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lazim disebut UUPA, dengan jelas telah melarang pihak asing untuk memiliki tanah atau pulau dalam wilayah Indonesia. Dengan dasar ini juga, maka tertutuplah sudah pihak asing untuk memiliki dan menguasai pulau di Indonesia. Artinya, pihak asing yang berkehendak membeli pulau apabila ditinjau dari aspek hukum pertanahan adalah tindakan bertentangan dengan hukum.
Ketiga, kepemilikan pulau kecil secara pribadi—khususnya dengan pihak asing—di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam UU ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan. Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari.
Keempat, dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan pulau oleh pihak asing, maka pelanggarnya dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah yang mengatur bahawa tindakan pengurangan maupun penghilangan luas wilayah teritorial negara adalah tindakan dilarang oleh UU ini dan sanksi atas pelanggarannya dapat dipidana selama-lamanya 10 tahun dan denda 10 miliar.
Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum tersebut diatas tentang dilarangnya pihak asing memiliki dan menguasai pulau-pulau di Indonesia, sesungguhnya, di dalam sudut pandang pengaturannya sudah jelas. Artinya, tidak ada lagi perdebatan tentang dapat dan tidaknya pihak asing membeli pulau di Indonesia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seluruh masyarakat serta pemerintahan Indonesia dapat menjaga dan mempertahankan wilayah serta pulau – pulau itu sendiri.
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, tak sedikit diantaranya yang diambil alih oleh warga asing. Dari sekian banyak pulau yang diambil alih tersebut ada tiga pulau diantaranya yang akan dibahas. Ketiga pulau tersebut adalah Pulau Makaroni, Pulau Siloinak dan Pulau Kandui. Ketiganya terletak di gugus Kepulauan Mentawai yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Penjualan 3 pulau ini diiklankan dalam situs http://www.privateislanddonline.com.
Dalam situs yang dikelola oleh Private Islands Ins yang beralamatkan di 550 Queen St East Suite 330 Toronto, Kanada terpampang jelas judul “Islands for Sale in Indonesia”. Pulau Makaroni (14 ha) dibanderol US$ 4 juta, Pulau Siloinak (24 ha) ditawarkan US$ 1,6 juta, dan Pulau Kandui (26 ha) dihargai US$ 8 juta.
Pulau Makaroni berada di Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, menurut salah satu sumber, dikontrak oleh Max warga Australia dari warga Silabu bernama Carles. Pulau tersebut dikontrak oleh Max selama 20 tahun dengan nilai kontrak Rp. 100 juta. Sesuai kesepakatan antara mereka berdua, setelah habis masa kontrak, maka seluruh fasilitas di pulau Makaroni tersebut akan menjadi milik Carles.
Pulau Kandui terdapat di Desa Taileleu dan Pulau Siloinak terdapat di Desa Katurai. Keduanya berada dalam wilayah administratif kecamatan Siberut Barat Daya.
Pulau Siloinak tengah dikontrak oleh seorang warga Perancis. Namun yang jelas di ketiga pulau tersebut yang memiliki pantai berpasir putih itu, kini telah berdiri resort dengan berbagai fasilitas seperti bungalow bernuansa alami yang terdapat di sepanjang pinggir pantai pulau Makaroni, Kandui dan Siloinak.
Menurut guru besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana bahwa penjulan pulau perlu dipertanyakan, karena secara hukum internasional pulau secara keseluruhan tidak bisa dijual karena pulau merupakan aset negara, lain bila menjual hak atas tanah . Kasus Penjualan pulau ini tidak terlepas dari keterlibatan oknum-oknum yang ada di pemerintah daerah yang memberikan izin kepada pihak-pihak tertentu dalam melakukan jual beli pulau kepada warga asing. Keterlibatan oknum-oknum harus diusut secara tuntas dan diberi sanksi yang berat.
Otonomi daerah memang memberikan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya, akan tetapi persoalan penjualan pulau daerah tetap harus mengacu peraturan perudang-undangan yang ada dan tidak asal memberikan izin. Namun demikian walaupun penyewaan pulau-pulau terluar kepada warga asing diperbolehkan, sebaiknya kebijakan ini tetap dikaji baik buruknya bagi keamanan NKRI. Sebab kemungkinan pulau-pulau terluar yang disewa oleh warga asing untuk dimanfaatkan kepentingan negaranya untuk mengganggu stabilitas.
Menanggapi pemberitaan tentang penjualan 3 pulau di wilayah Kepulaun Mentawai seperti yang tertera dalam sebuah situs internet, Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi membantah bahwa Pulau Makaroni, Kandui, dan Siloinak sedang dijual. Menurutnya “kata jual” (for Sale) itu hanyalah sebagai iklan promosi. Di wilayah perairan Sumatera Barat memang terdapat ribuan pulau besar dan kecil yang belum seluruhnya terinventarisasi.
Sejumlah pulau dan resor di kawasan Kepulauan Mentawai kini dikelola investor dari Australia, Italia, dan pihak asing lainnya. Pulau-pulau itu menjadi daya tarik asing karena ombak di sekitarnya termasuk salah satu yang terbaik di dunia yang cocok untuk olahraga selancar.
Dalam beberapa kasus di Indonesia, meskipun pulau-pulau tersebut hanya dikelola (Hak Guna Usaha) oleh pihak asing, karena lemahnya penerapan hukum Indonesia, seringkali dieksploitasi seperti telah menjadi Hak Milik.
3.3. Sebab – Sebab Terjadinya Masalah
Banyak faktor yang mengakibatkan permasalahan wilayah pada pulau – pulau terluar Indonesia, diantaranya adalah :
a. Masalah pulau terluar Indonesia yang bersengketa dengan negara tetangga salah satu penyebabnya karena tak ada legalitas atas pengakuan kepemilikan pulau itu
b. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia
c. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia
d. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain
e. Banyak pulau Indonesia yang tidak/belum memiliki identitas
f. Meskipun pulau-pulau tersebut hanya dikelola (Hak Guna Usaha) oleh pihak asing, lemahnya penerapan hukum Indonesia, seringkali dieksploitasi seperti telah menjadi Hak Milik
g. Kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme pemimpin daerah serta masyarakat di wilayah tersebut
h. Lemahnya perundang-undangan Indonesia mengenai pengelolaan pulau
3.4. Penyelesaian dan Sikap Antisipasi
Dari banyak sebab permasalahan yang terjadi dapat diambil tindakan yang dapat menunjang hukum serta menjaga wilayah secara kuat dengan beberapa cara, diantaranya :
a. Sertifikasi itu adalah antisipasi agar tak ada klaim dari negara tetangga seperti terjadi pada kasus Pulau Sipadan Ligitan. Sertifikasi pulau itu penting dalam konteks kepemilikan negara, bukan sebatas kepentingan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nantinya, sertifikasi itu akan dilaporkan ke Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
b. Peranan pemerintah (baik di pusat dan daerah) seharusnya lebih proaktif dan antisipatif di dalam menjaga dan sekaligus merawat pulau-pulau kecil dan terluar karena semuanya itu adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa dan membingkainya dalam naungan NKRI.
c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [Menko Kemaritiman] dapat menjadi koordinator terdepan dalam penanganan masalah ini dan bekerja sama dengan kementrian terkait, seperti : Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], Kementrian Dalam Negeri [Kemendagri], Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [KDPT] dan dan Tentara Nasional Indonesia [TNI] untuk dapat menegakan aturan-aturan [law enforcement] yang telah dikeluarkan tersebut di atas bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing.
d. Memberdayakan sumber daya alam yang ada di pulau tersebut namun dengan sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah setempat dan secara tegas dipertanggung jawabkan masa depan wilayah tersebut tanpa adanya masalah kepemilikan yang berkelanjutan.
e. Setiap individu baik perusahaan yang ingin berinvestasi di suatu pulau akan mengikuti peraturan pemerintah daerah setempat, lalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta tindakan pemerintah dan pemimpin daerah setempat untuk tetap memantau aktifitas yang ada pada wilayah tersebut.
f. Memantau kinerja notaris agar tidak melakukan pengesahan ketika ada warga maupun perusahaan yang secara curang ingin membeli sebuah pulau milik negara.
g. Penyuluhan dan pemberian materi serta pengetahuan dan cara-cara menerapkan sikap nasionalisme dan patriotisme tentang pengelolaan wilayah.
h. Memperkuat perundang-undangan mengenai perbatasan, pengelolaan, dan hak-hak yang menyangkut wilayah-wilayah pada bagian terluar Indonesia.
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
2. Indonesia merupakan Negara NKRI yang terdiri dari beribu-ribu pulau. NKRI memiliki fungsi seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
4. Indonesia memiliki berbagai permasalahan diantaranya yakni penjarahan dan penjualan pulau yang disebabkan oleh banyak faktor.
5. Sebab terjadinya penjarahan pulau terluar Indonesia :
a) Tak ada legalitas atas pengakuan kepemilikan pulau
b) Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hokum
c) Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut
d) Banyak pulau Indonesia yang tidak/belum memiliki identitas
e) Lemahnya penerapan hukum Indonesia
f) Kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme pemimpin daerah serta masyarakat di wilayah tersebut
g) Lemahnya perundang-undangan Indonesia mengenai pengelolaan pulau
4. Cara mengantisipasi di masa depan mengenai penjarahan pulau terluar Indonesia :
a. Sertifikasi pulau
b. Peranan pemerintah (baik di pusat dan daerah) seharusnya lebih proaktif dan antisipatif di dalam menjaga dan sekaligus merawat pulau-pulau kecil dan terluar
c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [Menko Kemaritiman] dapat menjadi koordinator terdepan dalam penanganan masalah ini dan bekerja sama dengan kementrian terkait
d. Memberdayakan sumber daya alam yang ada di pulau
e. Setiap individu baik perusahaan yang ingin berinvestasi di suatu pulau akan mengikuti peraturan pemerintah daerah setempat
f. Memantau kinerja notaris agar tidak melakukan pengesahan ketika ada warga maupun perusahaan yang secara curang ingin membeli sebuah pulau milik negara
g. Penyuluhan dan pemberian materi serta pengetahuan dan cara-cara menerapkan sikap nasionalisme dan patriotisme tentang pengelolaan wilayah
Memperkuat perundang undangan mengenai perbatasan, pengelolaan, dan hak-hak yang menyangkut wilayah-wilayah pada bagian terluar Indonesia
DAFTAR RUJUKAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar